Posts

Showing posts from July, 2007

Dilema Penegakan Hukum di Indonesia

Oleh: Mujahid A.Latief

DALAM sebuah panel diskusi bertajuk "Peluang Peradilan satu Atap dalam Membangun Profesioanlisme dan Integritas Hakim", Satjipto Rahardjo mengatakan perlu adanya rekonseptualisasi makna hukum - apa yang kita maknai hukum (what mean by law). Satjipto Rahardjo menilai dominasi pemahaman hukum yang terjadi saat ini cenderung legalistik - positifistik. Satjipto berkeyakinan bahwa hukum itu not only stated in the book tetapi juga hukum yang hidup di masyarakat (living law).

Reformasi yang telah berlangsung sejak tahun 1998 harus diakui telah melahirkan sejumlah perubahan instrumental, meski diakui juga bahwa perubahan tersebut masih banyak kelemahannya. Banyaknya kelemahan tersebut karena reformasi tidak punya paradigma dan visi yang jelas alias hanya tambal sulam, contohnya reformasi peradilan yang terwadahi dalam empat paket undang-undang yang berkaitan dengan peradilan hanya lebih banyak memfokuskan pada peradilan satu atap (Beny K. Harman).

Gambaran yang d…

Faham Kerakyatan, Negara Hukum, dan MPR : Ketegangan Paradigma dalam Konstitusi

Oleh Mohammad Fajrul Falaakh

DENGAN kekonyolannya sendiri proses Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah melahirkan perdebatan mengenai kedaulatan rakyat, keberadaan lembaga negara yang menjadi penubuhan kedaulatan itu, serta secara tak disadari, faham negara hukum dengan supremasi konstitusinya.

Masalah ini menyangkut rumusan "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (Pasal 1 Ayat 2 Perubahan) serta "Negara Indonesia adalah negara hukum" (Pasal 1 Ayat 3 Perubahan). Tidak semua anggota Panitia Ad Hoc (PAH)-I Badan Pekerja (BP)-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengerti argumen dasar dan implikasi rumusan itu, serupa dengan tidak semua penentang rumusan itu mengerti paradigma yang mendasari rumusan itu.

Gerakan Nurani Parlemen, Forum Kajian Ilmiah Konstitusi, sekelompok purnawirawan ABRI, dan akademisi termasuk penentang rumusan itu, yang dinilai telah mengubah dasar "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan…

KHN Persiapkan Rekomendasi Baru (KHN dibubarkan?)

sumber : http://hukumonline.com/detail.asp?id=17143&cl=Berita
[12/7/07]

Sejumlah anggota DPR berpendapat KHN sebaiknya dibubarkan karena hasil kerja lembaga itu tak pernah terdengar. KHN menganggap selama ini mereka sudah menjalankan tugas-tugasnya. Kini lembaga itu mengaku sedang menyiapkan sejumlah rekomendasi. Apa saja?

Beberapa hari lalu Komisi III DPR kembali menggelar Rapat Kerja dengan Komisi Hukum Nasional (KHN) dan Komisi Ombudsman Nasional (KON). Rapat kali ini digelar bersama Sekjen dari masing-masing Komisi karena yang dibicarakan adalah anggaran. Adakah itu pertanda eksistensi KHN dan KON masih tetap dipertahankan?

Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap dalam Rapat Rencana Kerja Anggaran Pagu Sementara RAPBN 2008, menganggap lembaga bentukan pemerintahan Gus Dur itu tidak ada bedanya dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada di bawah Dephukham. Toh kalaupun sebagai lembaga peneliti, menurut Mulfachri Komisi Hukum Nasional juga dirasa kurang memberi kon…

Fundamental Norm

Legalitas Uang Pengganti

Oleh :
Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Internasional UNPAD


Berita sekitar aliran dana dari Bank Indonesia (BI) ke DPR dan informasi BPK mengenai uang pengganti tindak pidana korupsi enam triliun rupiah yang belum disetor Kejaksaan Agung sungguh menyentakkan kita semua. Selama ini, hal tersebut seharusnya tidak terjadi, apalagi pada lembaga tinggi negara dan lembaga penegak hukum tersebut. DPR merupakan lembaga yang juga seharusnya melakukan fungsi pengawasan, antara lain terhadap kinerja Kejaksaan Agung yang memiliki tugas dan wewenang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Apakah peristiwa tersebut merupakan kesengajaan atau kelalaian, sampai saat ini belum ada langkah projustisia dari lembaga yang berwenang. Jika masalah aliran dana BI ke DPR, masih ada KPK atau Kejaksaan Agung yang bisa melakukan langkah tersebut. Tetapi terhadap Kejaksaan Agung yang menyimpan dana uang pengganti tindak pidana korupsi, siapa yang harus melakukan tindakan projustisia? Te…