Posts

Showing posts from June, 2008

Polmas Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Implementasi Aspek Hukum

Oleh:

Mardjono Reksodiputro

PENGANTAR
Rujukan utama yang dipergunakan adalah tulisan Kapolri serta bahan terjemahan Community Policing Consortium dan TOR yang disusun Panitia.(1) Judul yang diminta dari say a adalah "aspek yuridis dan implementasi penegakan hukum (khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana - CIS).

Alih bahasa "Community Policing" dengan adanya buku Kapolri adalah "Perpolisian Masyarakat", disingkat "Polmas". Saya menerima alih bahasa ini untuk menunjukkan pada bentuknya sebagai suatu "lembaga" atau "pranata" (kata benda), namun dalam hal yang dimaksud adalah "gaya" atau "aktivitas"-nya (kata kerja), saya cenderung memakai alih bahasa "Pemolisian Masyarakat" atau "Pemolisian Komuniti".(2)

Sebagai landasan akan dipergunakan pengertian (definisi) "Community Policing" yang dipergunakan Kapolri Sutanto (hal. 32-39). Dengan merajuk pada Dr.C. Robert C. Trojanowicz (1994) dideskr…

KAJIAN TERHADAP KETENTUAN PEMIDANAAN DALAM DRAFT RUU KUHP

Oleh :
Dr.Mudzakkir, S.H., MH.
(Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII))




1. Pendahuluan

Di antara bagian dari hukum pidana selain mengenai masalah perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana), masalah pemidanaan merupakan masalah yang sering menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masalah pidana menjadi barometer keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana. Adil atau tidak adil dalam praktek penegakan hukum selain menjadi urusan filsafat dalam hukum pidana dan pemidaan juga menjadi urusan bagaimana filsafat tersebut diterapkan dalam kehidupan yang nyata atau riil serta terukur. Sehingga di masa yang akan datang, urusan keadilan dalam pemidanaan bukan menjadi urusan selera atau perasaan jaksa penuntut umum atau hakim berdasarkan wewenang hukum yang dimilikinya, melainkan urusan rasa keadilan masyarakat yang perlu memiliki instrumen yang jelas, tegas dan terukur.

Jenis pidana menjadi persoalan yang kompleks dalam penjatuhan pidana, karena melalui …

Beberapa Alasan Amandemen Ke-5 UUD 1945

Oleh:
Albert Hasibuan
Penulis, Wakil Ketua Lembaga Konstitusi Konstitusi (LKK).

sumber: komisihukum.go.id


Tulisan ini bermaksud, secara singkat, menguraikan lebih jauh beberapa kelemahan, kekurangan serta ketidaksempurnaan UUD 1945 tersebut. Kita awali dengan buku Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945 yang ditulis Valina Singka Subekti.

Menurut penulis itu selama proses perubahan UUD 1945 oleh MPR peran elite fraksi di PAH BP MPR bersama dengan DPP partai sangat besar. Sehingga, membuat proses politik di MPR, selama perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, diwarnai proses kompetisi, bargaining, dan kompromi.

Dikemukakan juga bahwa perdebatan fraksi-fraksi di PAH BP MPR diwarnai kepentingan partai politik yang bersifat nilai-nilai demokrasi yaitu sebagai upaya membangun sistem checks and balances di antara lembaga-lembaga negara dalam rangka lebih mengedepankan kedaulatan rakyat.

Singkatnya, selama pembicaraan perubahan …

Urgensi RUU Pengembalian Aset

Sumber : Legalitas.org

Oleh: Romli Atmasasmita

[Penulis adalah Gurubesar Hukum Pidana Internasional Unpad/Ahli UNODC Untuk UNCAC - Tulisan lain dari Penulis dapat dilihat di sini]

Di dalam Program Legislasi Nasional untuk tahun 2008 yang telah disetujui Pemerintah dan DPR RI, Rancangan Undang-undang Perampasan Aset (RUU PA) termasuk salah satu prioritas program RUU yang akan dibahas mulai tahun 2008, di samping RUU Pengadilan TIPIKOR; RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan RUU Perubahan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Keempat paket RUU tsb di atas akan merupakan “bench-mark” yang amat menentukan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia untuk masa yang akan datang.

RUU PA merupakan ruu terbaru dari keempat paket ruu tsb sebagai konsekuensi politik dari ratifikasi terhadap Konvensi PBB Anti Korupsi (KAK PBB,2003) dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2006. Pertanyaan pertama yang patut diajukan adalah, relevankah saat ini diajukan suatu Rancangan Undang-undang tentang Peramp…

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PENANGANAN CYBERCRIME DI INDONESIA

Image
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PENANGANAN CYBERCRIME DI INDONESIA[1]

Oleh: Agus Raharjo, S.H., M.Hum[2]


Sumber: http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/kriminalisasi_cybercrime.htm
http://www.box.net/shared/x6coxgjmsw, http://dharana-lastarya.org/cetak.php?id=174




A. Pendahuluan

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuam umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (borderless way of thinking).[3] Percepatan teknologi semakin lama semakin supra yang menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat informasi.

Internet merupakan big bang kedua – setelah big bang pertama yaitu material big bang menurut versi Stephen Hawking – yang merupakan knowledge big bang dan ditandai dengan komunikasi elektromagentoo…