Posts

Showing posts from August, 2007

France Criminal Justice Systems

World Factbook of Criminal Justice Systems
http://www.ojp.usdoj.gov

France

by

Jacques Borricand
Institut de Sciences Penales et de Criminologie

This country report is one of many prepared for the World Factbook
of Criminal Justice System under Grant No. 90-BJ-CX-0002 from the Bureau
of Justice Statistics to the State University of New York at
Albany. The project director for the World Factbook of Criminal Justice
was Graeme R. Newman, but responsibility for the accuracy of the
information contained in each report is that of the individual
author. The content of these reports do not necessarily reflect the
views or policies of the Bureau of Justice Statistics or the U.S. Department
of Justice.

GENERAL OVERVIEW

1. Political System.

France has a centralized government, although it is
decentralized to the extent that there are 22 regions, 95
departments, and 36,000 municipalities, each of which can
derive benefits from the central government, while main-
taining a certain amount of autonomy.

2. Leg…

Kemajemukan Peradilan

M. Fajrul Falaakh
Sumber : Kompas, 19, Februari, 2007

Kemajemukan sistem peradilan Indonesia tidak berarti tak ada kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi menilai sebaliknya dan menuntut unifikasi peradilan khusus korupsi.

Kemajemukan sistem peradilan Indonesia tidak berarti tak ada kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi menilai sebaliknya dan menuntut unifikasi peradilan khusus korupsi.

MK menyatakan, keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tetap sah sampai UU KPK 2002 diubah paling lambat tiga tahun terhitung sejak putusan MK diucapkan. Putusan MK membatasi masa berlakunya UU, padahal perubahan UU bukan wewenang MK.
Putusan MK menimbulkan kebingungan di lingkungan kepresidenan (Kompas, 26/12/2006) hingga tim perubahan UU Pemberantasan Tipikor 1999/2001 (Kompas, 2/2/2007).

Keanekaragaman kebijakan
Berdasar politik konstitusi, sistem dan lembaga peradilan adalah bagian distribusi kekuasaan negara. Pasal 24 (2) UUD 1945 menentukan, Mahkamah Agung (MA) dan MK pelaksana kekuasaan kehak…

Komisioner Pilihan (Wakil) Rakyat

oleh M Jodi Santoso
Sumber : Koran Media Indonesia, Kamis, 9 Agustus 2004 dapat di akses di http://www.media-indonesia.com
http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=140049

Masa kerja komisioner (anggota) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berakhir. Proses seleksi calon komisioner telah dilakukan oleh panitia seleksi (pansel) masing-masing. Pansel KPU telah menetapkan 45 calon komisioner yang lolos seleksi tertulis. Sedangkan Pansel KPK telah menetapkan 236 calon yang lolos pembuatan makalah.

Proses seleksi calon komisioner menjadi penting untuk diamati karena peran strategis kedua lembaga itu dalam pembangunan hukum dan politik. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu membutuhkan komisioner yang intelektual, manajerial, serta memiliki integritas tinggi.

Sementara itu, KPK membutuhkan komisioner yang berani dan berkualitas baik moral maupun intelektual.

Korupsi dalam proses politik

Kebutuhan mendesak bagi bangsa saat ini adalah pemimpin dan wakil rakya…

PP 44/1958, LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 1958
Tentang
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Tanggal:26 JUNI 1958 (JAKARTA)



Tentang:LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
a)Bahwa Lagu Kebangsaan Republik Indonesia adalah Lagu Indonesia Raya;

b)Bahwa oleh karena itu perlu diadakan peraturan untuk menetapkan nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan gubahan-gubahan dari lagu itu serta cara penggunaannya;

Mengingat : Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-107 pada tanggal 30 Mei 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

(1)Lagu Kebangsaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Lagu Kebangsaan", ialah lagu Indonesia Raya.
(2)Lagu Kebangsaan tersebut dan kata-katanya ialah seperti tertera pada lampiran-lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

(1)Pada kesempatan-kesempatan di mana diperden…

Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata

Oleh Mujahid A. Latief

Salah satu unsur mendasar dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara (detterence effect), tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorup.

Tahun 2006, pengembalian kerugian negara atas kasus korupsi yang ditangani KPK hanya Rp 27,7 miliar. Jumlah itu tidak terlalu menggembirakan jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang ditangani.

Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan (pendidikan, kesehatan dll).

Apakah pemberantasan korupsi cukup dilakukan melalui pendekatan hukum pidana? Apakah rezim hukum perdata memungkinkan dalam rangka pengembalian kerugian negara?

Sebenarnya politik hukum pemberantasan korupsi sudah menyadari pentingnya kedua rezim hukum tersebut, baik hukum pidana maupun perdata.…