Posts

Showing posts from May, 2007

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

KEPPRES 150/1959
tentang
KEMBALI KEPADA UNDANG UNDANG DASAR 1945


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG.

Dengan ini menyatakan dengan khidmat : Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap Rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara; Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Rakyat kepadanya:

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur; Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakyat Indonesia dan did…

R-KUHAP Buku I

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia antara lain perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda;
b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T…

Two Models of the Criminal Process ( I I)

by
HERBERT L. PACKER

Reprinted and published by http://www.hhs.csus.edu
from The Limits of the Criminal Sanction by Herbert L. Packer, with the permission of the publishers, Stanford University Press.  1968 by Herbert L. Packer.



In one of the most important contributions to systematic thought about the administration of criminal justice, Herbert Packer articulates the values supporting two models of the justice process. He notes the gulf existing between the "Due Process Model" of criminal administration, with its emphasis on the rights of the individual, and the "Crime Control Model," which sees the regulation of criminal conduct as the most important function of the judicial system.



Part I

Part II


Due Process Values

If the Crime Control Model resembles an assembly line, the Due Process Model looks very much like an obstacle course. Each of its successive stages is designed to present formidable impediments to carrying the accused any further along in the process. Its i…

Two Models of the Criminal Process ( I )

Image
by
HERBERT L. PACKER


In one of the most important contributions to systematic thought about the administration of criminal justice, Herbert Packer articulates the values supporting two models of the justice process. He notes the gulf existing between the "Due Process Model" of criminal administration, with its emphasis on the rights of the individual, and the "Crime Control Model," which sees the regulation of criminal conduct as the most important function of the judicial system.




Two models of the criminal process will let us perceive the normative antinomy at the heart of the criminal law. These models are not labeled Is and Ought, nor are they to be taken in that sense. Rather, they represent an attempt to abstract two separate value systems that compete for priority in the operation of the criminal process. Neither is presented as either corresponding to reality or representing the ideal to the exclusion of the other. The two models merely afford a convenient way …

Susunan Kabinet SBY-JK (Periode Awal, Resuffle I & II)

Susunan Kabinet SBY-JK Periode Awal
Susunan Kabinet SBY-JK Resuffle I
Susunan Kabinet SBY-JK Resuffle II


Susunan Kabinet "Indonesia Bersatu" SBY-JK Periode Awal

Diangkat pada 20 Oktober 2004 berdasarkan Kepres No. 187/M Tahun 2004 tentang Penetapan Pembentukan dan Pengangkatan Menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan Keppres No. 188 tentang pengangkatan sekretaris kabinet.

Menteri Koordinator
Menko Politik Hukum dan Keamanan: Laksamana (Purn) Widodo AS
Menko Perekonomian: Aburizal Bakrie (Golkar)(Reshuffle I menjadi Menko Kesra)
Menko Kesra : Alwi Shihab (PKB) (Reshuffle I, diganti Aburizal Bakrie)
Sekretaris Negara: Yusril Ihza Mahendra (PBB)(Reshuffle II diganti Hatta Radjasa)

Menteri Departemen
Menteri Dalam Negeri : Let. Jen. Purn. Ma’ruf (Purn)
Menteri Luar Negeri : Nur Hassan Wirajuda
Menteri Pertahanan : Juwono Sudarsono
Menteri Hukum dan HAM : Hamid Awaluddin (Reshuffle II, diganti Andi Mattalata)
Menteri Keuangan : Yusuf Anwar (Reshuffle I…

Constitutions of Indonesia

Corruption and the Judicial System

by :
Mardjono Reksodiputro
The Secretary of the Indonesian National Law Commission

The 3 (three) questions raised:

1. What are the main obstacles to eradicating corruption in the judicial system?
2. How effective are legislative measures already taken?
3. What are the highest priorities for reform?

Obstacles for eradication:

1. No consensus among the judiciary themselves:
1.1. the assumption that accepting "gifts" is proper, if given after the judgment;
1.2. "cultural transmission" from senior judges to junior judges;
1.3. justification: by reason of meager official salary and benefits.

2. No consensus among the legal profession:
2.1. the assumption that to be faithful to their client, they can do "anything" to
win the case;
2.2. indifference of other lawyers: "it is the rule of the game";
2.3. legitimization: only successful lawyers (dress, car, office) will attract big
clients.

3. No consensus within the executive branch of g…

PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN?

Oleh :
Prof. Mardjono Reksodiputro

Dalam masyarakat demokratik yang modern, delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat “kritik” dan “protes’ terhadap kebijakan pemerintah. Yurisprudensi MA dan para akademisi harus memberikan batasan penafsiran.

Masalahnya:

1. Pasal 134 dan 136 bis KUHPidana Indonesia tentang penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden (dan Wakil Presiden) serta pengertian penghinaan yang juga mencakup perbuatan yang dilakukan di luar kehadiran yang dihina, terdapat dalam Bab II yang berjudul “Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden”. KUHPidana Indonesia (terjemahan WvS Hindia Belanda 1918) tidak mempunyai penjelasan otentik.

2. Untuk mencari penjelasannya harus dilihat pada Memorie van Toelichting (MvT)dari pasal padanannya (berdasarkan asas konkondarsi) di Belanda, yaitu pasal 111 wVs Belanda, yang perumusannya serupa. Menurut Mr. W.A.M. Cremers (1980). Pengertian “penghiaan” (belidiging) disini mempunyai arti yang sama dengan pasal 261 W…

Soeharto dan Soekarno dalam Tap MPR/S

Oleh :
M. Fajrul Falaakh
Anggota Komisi Hukum Nasional

Status hukum mantan Presiden Soeharto diperbincangkan kembali karena pemeriksaan terhadapnya mengalami kemacetan maupun karena permintaan agar pemerintah mengambil langkah untuk itu.

Status hukum mantan Presiden Soeharto diperbincangkan kembali karena pemeriksaan terhadapnya mengalami kemacetan maupun karena permintaan agar pemerintah mengambil langkah untuk itu. Perbincangan juga dikaitkan dengan kejelasan (atau ketakjelasan) produk MPR selama ini.

Pemeriksaan terhadap Soeharto memang dikaitkan dengan Ketetapan MPR No XI/1998 yang mengharuskan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara tegas, termasuk kepada mantan Presiden Soeharto.
Partai Golkar menggulirkan pendapat bahwa Ketetapan MPR tersebut bisa dianggap tak berlaku lagi karena sudah ada undang-undang yang dinilai merujuk perintah Ketetapan MPR tersebut. Pengacara Soeharto menilai bahwa Ketetapan MPR tersebut terlalu berlebihan karena landasan hukumnya tidak ada da…

Laporan Tahunan: MA Putus Bebas 68 Kasus Korupsi

Media Indonesia, Rabu, 25 April 2007

JAKARTA(Media): Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan 307 putusan kasus korupsi sepanjang 2006. Dari putusan itu, 68 kasus korupsi dinyatakan bebas.

Hal itu terungkap dalam laporan tahunan MA Tahun 2006 yang disampaikan Ketua MA Bagir Manan, di Jakarta, kemarin.

"Selama 2006 kita menerima 499 kasus korupsi. Dari jumlah itu 307 telah kita putus, dan 239 kasus kita nyatakan tersangkanya bersalah dan 68 kasus dinyatakan tersangkanya bebas atau tetap dibebaskan," kata Bagir.

Menurut catatan Bagir, pada 2006 itu lembaganya telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp3,046 triliun untuk uang pengganti. Dan menjatuhkan denda kepada terpidana korupsi sebanyak Rp39,34 miliar.

Dia mengaku secara keseluruhan MA telah menyelesaikan 15.245 perkara. Sehingga, sisa perkara hingga Maret 2007 sebanyak 9.681 perkara.

"Dari data itu terlihat MA dapat menyelesaikan perkara melebihi dari perkara yang masuk yakni 10.460 perkara. Sebelumnya, sisa perkara pada 200…