Posts

Showing posts from June, 2007

Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana

M Jodi Santoso

Sumber : Harian Tempo, 27 Oktober 2003

Dua tahun masa war of terrorism yang dimotori Amerika Serikat masih belum menyentuh akar pemasalahan. Yang tersisa kini kedukaan para keluarga korban dan ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan tindak pidana terorisme. Menolak terorisme adalah wajib tetapii menyelesaikan akar permasalahan merupakan kunci utama dari sikap penolakan terhadap terorisme. Amerika Serikat hanya mengejar pelaku teror tetapi belum pernah memberi jawaban secara resmi dan lengkap terhadap tuntutan dan motivasi para teroris (baca Osama bin Laden dkk.). Mengurai, mengidentifikasi, dan menyelesaikan akar permasalahan merupakan sikap penolakan terhadap terorisme yang paling penting untuk mencegah terjadinya terorisme di masa mendatang. Terorisme bukan problem lokal tetapi problem internaional, Playground-nya berskala international. Terorisme dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan targetnya pun siapa saja.( Ong Yen Nee, 2002). Terorisme bukan problem Amerik…

Pergeseran Makna Terorisme

M Jodi Santoso

Satu hal yang perlu diingat dalam mengkaji terorisme adalah adanya perbedaan sudut pandang tentang terorisme. Muncul adagium “today’s terrorist is tomorrow’s statesman” or that “one man’s terrorist is another’s freedom fighter”. Charles W. Kegley Jr. dalam buku Internasional Terrorism: Characteristics, Causes, Control, mengatakan : “Therefor, it is believed that there is no single definition of terrorism that can posibly cover all the varieties of terrorism that have appeared throughout history.”

Dalam perspektif psico sosial, terorisme merupakan gejala sosial yang kompleks. Sudut pandang dan kepentingan para pihak larut dalam memaknai terorisme. Pemaknaan dari sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna terorisme dari masa kemasa. Terorisme pada awal kemunculannya berkonotasi positif, kini menjadi sebuah kejahatan berat dan kejahatan terhadap kemanusian (crime againt humanity).

Istilah teror (isme), pertama kali, populer pada masa Rev…

DASAR KONSTITUSIONAL BANTUAN HUKUM

Frans H. Winarta
Anggota KHN


Selama ini yang terjadi adalah adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut fee yang menyimpang dari konsep pro bono publico yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat. Untuk itu diperlukan undang-undang bantuan hukum sebagai konsekuensi pengakuan konsep bantuan hukum dalam UU Advokat. Ditambah lagi melihat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 pengakuan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari fakir miskin yang berarti adanya pengakuan terhadap hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum bagi fakir miskin, maka undang-undang bantuan hukum mutlak diperlukan dalam rangka mempertegas hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi fakir miskin.

Sejauh ini, dukungan finansial bagi YLBHI diperoleh dari sumbangan-sumbangan luar negeri, seperti Amerika Serikat, Swedia, Belgia, Belanda, Australia dan Kanada. Anggapan keliru yang …

Pembuktian Terbalik Tidak Dikenal di Negara Kontinental

Prof. Indriyanto Senoadji
Guru Besar FH Universitas Krisna Dwipayana dan Pengajar Program Pascasarjana FH UI

Sejarah mengenai pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang menjadi polemik, sudah terjadi sejak tahun 1971. Istilah almarhum Oemar Senoadji adalah pergeseran bukan pembalikan beban pembuktian. Kata “Beban” ditekankan bukan pada alat buktinya tapi pada siapa yang berhak untuk melakukan.

ICCPR tetap menghargai hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri dari seorang tersangka atau terdakwa. Jadi, amanah dari ICCPR ini adalah penekanan dari berlakunya non self incrimination, bagian dari perlindungan HAM (right to remind silence).
Prinsip-prinsip di negara demokrasi yang mengakui rule of law, salah satu karakternya ialah presumption of innocence. Dalam sistem acara pidana, dalam kaitannya dengan pembuktian, non self incrimination itu karakter dari berlakunya sistem pembuktian yang kita sebut pembuktian negatif.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pembalikan beban pembuk…

Kerahasiaan Data PPATK

M. Jodi Santoso

Pusat Pelaporan dan Transaksi Kekuangan (PPATK/ The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre-INTRAC) kembali mendapat sorotan berbarengan dengan terungkapnya Pencairan Dana Milik Motorbike International Limited Perusahaan Tommy Soeharto sebesar $10 juta US dari Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas Inggris melalui rekening Departemen Hukum dan HAM (Depkumham). Pemicunya adalah terbitnya surat PPATK yang dikirimkan kepada salah satu instansi Pemerintah.

Dalam berita pers tentang "Penjelasan PPATK Mengenai Berita Pencairan Dana Milik Motorbike International Limited Perusahaan Tommy Soeharto Yang Tersimpan Di BNP Paribas, Guernsey” pada angka 2, PPATK mengatakan ”..berdasarkan pengecekan pada database administrasi PPATK nama badan hukum Motorbike International Limited tidak pernah dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan sebagai pihak yang melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report). Dalam surat tersebut, PPATK sama se…

GUGATAN KASUS LUMPUR PANAS SIDOARJO

TIM ADVOKASI KORBAN KEMANUSIAAN LUMPUR SIDOARJO
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
KASUS LUMPUR PANAS SIDOARJO

Antara
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA

Sebagai

PENGGUGAT

Melawan
1. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI sebagai TERGUGAT I;
2. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI sebagai TERGUGAT II;

3. Negara cq. Pemerintah RI cq Presiden RI cq. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI sebagai TERGUGAT III;

4. Negara cq. Pemerintah RI cq Presiden RI cq. Badan Pelaksana Minyak dan Gas sebagai TERGUGAT IV;

5. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq. Gubernur Jawa Timur sebagai TERGUGAT V;

6. Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo cq. Bupati Sidoarjo sebagai TERGUGAT VI;

7. Lapindo Brantas Incorporated sebagai TURUT TERGUGAT.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Desember, 2006




Hal: GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Jakarta, 8 Desember 2006
Kepada yang terhor…