Posts

Showing posts from February, 2008

Habeas Corpus

"Habeas Corpus" (ad subjiciendum) means "You may have the body" (to produce it in court).

"Habeas Corpus" (ad subjiciendum)is an important instrument to safeguard individual freedom against arbitrary criminal process by police or other executive powers. The concept of habeas corpus is a fundamental part of the British legal system. the first mention of habeas corpus was in 1305, to the reign of England’s King Edward I. Habeas corpus is a writ, or written court order, that requires a person held by the authorities to be brought before the courts so the legality of their detention can be examined.

In America, the main principles were adopted in the US Constitution. (Habeas Corpus Act 1679) Article 1, Section 9, Clause 2


Habeas Corpus Act

31 Car. 2, c. 2 , 27 May 1679

Whereas great delays have been used by sheriffs, gaolers and other officers, to whose custody any of the King's subjects have been committed for criminal or supposed criminal matters, in making …

RUU KUHP dan Kebebasan Pers

oleh:
RH Siregar

Sumbr : http://www.suarapembaruan.com/News/2005/04/27/Editor/edit02.htm

MENTERI Hukum dan HAM, Dr Hamid Awaluddin, terkesan sangat yakin bahwa Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) nasional yang dihasilkan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Depkum dan HAM tahun 2004 sudah sempurna dan siap disampaikan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Menanggapi kritik yang dilancarkan, mantan anggota KPU ini menegaskan, orang boleh memiliki pandangan berbeda, tetapi naskah yang ada sekarang sudah selesai. Kalau masih ada masukan supaya disampaikan saat pembahasan di DPR, demikian ditandaskan.

Memang kalau diteliti, naskah yang dihasilkan tahun 2004 ini sangat berbeda dengan naskah yang dihasilkan tahun 1999. Seperti diketahui, tim yang menghasilkan RUU KUHP 1999 diketuai Prof Mardjono Reksodiputra, dan RUU KUHP 2004 oleh Prof Muladi.

Perbedaan yang sangat menonjol ialah bahwa penyusun naskah 2004 terkesan sangat berambisi melakukan kodifikasi dan unifikasi …

Dimensi Historis Asas Retroaktif

Oleh A Ahsin Thohari

Sumber : kompas, Sabtu, 19 Februari 2005

JIKA ada dua sarjana hukum, maka akan ada tiga pendapat. Itulah ungkapan yang kerap muncul untuk menggambarkan betapa hukum itu multiperspektif. Dengan demikian, setiap orang selalu punya seleranya sendiri untuk lebih menonjolkan satu aspek sambil mengabaikan aspek lain. Tak terkecuali dalam melihat keberadaan asas retroaktif.

Wacana keberadaan asas retroaktif yang selalu kontroversial kembali menghangat seiring pengajuan permohonan tersangka kasus korupsi Bram HD Manoppo kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurutnya berlaku retroaktif.
Ini kedua kalinya MK mengadili kasus yang memperdebatkan asas retroaktif, setelah sebelumnya mengadili kasus terdakwa bom Bali Masykur Abdul Kadir yang mengajukan permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Bedanya, kali ini MK menolak permohonan pengujian karena Pasal 68 Undang…