Posts

Showing posts from 2006

Terima Kasih Ibu, Majulah Perempuan Indonesia

”......pengajaran dan pendidikan anak perempuan, bukan untuk menjadi saingan laki-laki. Tapi ....agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke tangannya yaitu menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. [dikutip dari Surat Kartini kepada Prof. Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1902]

22 Desember, 78 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1928, para pejuang perempuan Indonesia untuk kali pertama bekumpul dalam sebuah kongres perempuan yang diselenggarakan di Yogyakarta di sebuah gedung yang sekarang dikenal Mandalabhakti Wanitatama. Kongres yang menghasilkan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) ini di anggap sebagai tonggak sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Sebagai simbul perjuangan kaum perempuan, Presiden Sukarno melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1959 menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Meski demikian, hari itu bukan awal dari pergerakan perempuan Indonesia.


Jauh sebelumnya, muncul sejumlah pejuang pemajuan perempuan Indones…

Charter of the OIC (The Organization of the Islamic Conference)

The Representatives of The Kingdom of Afghanistan, the People's Democratic Republic of Algeria, the State of the United Arab Emirates, the State of Bahrain, the Republic of Chad, the Arab Republic of Egypt, The Republic of Guinea, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Iran, the Hashemite Kingdom of Jordan, the State of Kuwait, the Republic of Lebanon, the Libyan Arab Republic, Malaysia, the Republic of Mali, the Islamic Republic of Mauritania, the Kingdom of Morocco, the Republic of Niger, the Sultanate of Oman, the Islamic Republic of Pakistan, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia, the Republic of Senegal, the Republic of Sierra Leone, the Somali Republic, the Democratic Republic of Sudan, the Syrian Arab Republic, the Republic of Tunisia, the Republic of Turkey, and the Yemen Arab Republic, meeting in Jeddah from 14 to 18 Muharram, 1392H (29 February - 4 March, 1972); (30 members).

REFERRING to the Conference of the Kings and Heads of State and Government…

THE BILL OF RIGHTS

Amendments 1-10 of the Constitution

The Conventions of a number of the States having, at the time of adopting the Constitution, expressed a desire, in order to prevent misconstruction or abuse of its powers, that further declaratory and restrictive clauses should be added, and as extending the ground of public confidence in the Government will best insure the beneficent ends of its institution;
Resolved, by the Senate and House of Representatives of the United States of America, in Congress assembled, two-thirds of both Houses concurring, that the following articles be proposed to the Legislatures of the several States, as amendments to the Constitution of the United States; all or any of which articles, when ratified by three-fourths of the said Legislatures, to be valid to all intents and purposes as part of the said Constitution, namely:


Amendment I
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of…

The ASEAN Declaration

The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)
Thailand, 8 August 1967

The Presidium Minister for Political Affairs/ Minister for Foreign Affairs of Indonesia, the Deputy Prime Minister of Malaysia, the Secretary of Foreign Affairs of the Philippines, the Minister for Foreign Affairs of Singapore and the Minister of Foreign Affairs of Thailand:


MINDFULinterests and common problems among countries of of the existence of mutual South-East Asia and convinced of the need to strengthen further the existing bonds of regional solidarity and cooperation;

DESIRINGfor common action to promote regional cooperation in to establish a firm foundation South-East Asia in the spirit of equality and partnership and thereby contribute towards peace, progress and prosperity in the region;

CONSCIOUSinterdependent world, the cherished ideals of peace, that in an increasingly freedom,,social justice and economic well-being are best attained by fostering good understanding, good neighbourliness and meaningful cooper…

Panwas Pemilu Bukan Sekedar Pengawas KPU

Pada Jum’at, 1 Desember 2006 lalu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meluncurkan buku yang berjudul Efektivitas Panwas : Evaluasi Pengawasan Pemilu. Salah satu rekomendasi menarik buku tersebut adalah Panwas Pemilu tidak diperlukan dalam pemilu. Hal tersebut menarik karena para peneliti merupakan jebolan Panwas Pemilu 2004 dan kajian banyak disandarkan pada hasil pengawasan Pemilu 2004. Benarkah Pemilu di Indonesia tidak butuh Panitia Pengawas?

Rekomendasi di atas didasarkan pada fakta yang terangkum dalam tiga kesimpulan, yaitu: 1) tugas dan fungsi Panwas Pemilu sama dengan pemantau atau pengamat pemilu yang hanya menghimbau, memprotes terjadinya penyimpangan; 2) Panwas Pemilu hanya sekedar tukang pos yang mengantarkan kasus pelanggaran ke KPU/KPUD dan ke Kepolisian; dan 3) tidak ada sengketa dalam sesungguhnya.

Dalam mengkritisi rekemondasi tersebut, terdapat beberapa catatan ringan tapi mendasar. Pertama, tentang pentingnya pengawasan sebagai fungsi manajemen. Kedua, …

KPK dan pemberantasan Korupsi

Pada Selasa, 10 Oktober 2006, Komisi Hukum Nasional mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Sistem dan mekanisme Pengawasan terhadap KPK. Tiga pemakalah termasuk M Jodi Santoso memaparkan, baik dari aspek ketatanegaraan, aspek sistem peradilan pidana, maupun aspek good governance perlu dilakukan pengawasan secara ketat terhadap KPK.

Salah satu hal menarik yang muncul dalam diskusi adalah sebenarnya bangsa Indonesi ini perlu KPK atau tidak. Apakah KPK dibentuk karena kebutuhan bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi atau KPK dibentuk hanya sekedar memenuhi persyaratan untuk mendapat pinjaman luar negeri. Atau mungkin karena kedua alasan tersebut.

Banyak argumentasi spekulatif untuk mendukung pilihan jawaban di atas. Apapun jawaban dan logikanya, KPK akan mengadapi tembok beton raksasa (lebih besar dari tembok cina) yang dibangun dari adonan semen kongkomerat, pasir birokrasi, besi aparat hukum, dan batu akademisi hukum. (semuanya adalah oknum).

Jika di telisik lebih jauh, ada …

Sistem Hukum Indonesia

M Jodi Santoso

Sering orang bertanya, Indonesia menggunakan sistem hukum apa? Apa civil law? Common law? Islamic law? Atau apa? Pertanyaa ini sebenarnya sudah ratusan kali di bahas dan didiskusikan. Tapi hingga saat ini tidak ada yang tuntas menjawabnya

Salah satu ahli menjawab, sistem hukum di Indonesia bayak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental (civil law). Tapi apa dengan begitu sistem hukum Indonesia sama dengan civil Law system. Tentu jawabnya tidak. Pengaruh bukan berarti identik.

Sistem hukum Indonesia juga tidak sama dengan sistem hukum Anglo-America. Sebelum kemerdekaan, hanya Inggris, sang Penjajah, yang mencoba menerapkan beberapa konsep peradilan ala Anglo Saxon seperti Sistem Jury dan konsep peradilan pidana. Namun, sejak akhri 70-an, konsep hukum yang biasa digunankan di sistem Anglo America banyak diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Tidak hanya konsep-konsep hukum pidana. Konsep perdata dan hukum ekonomi banyak berkiblat pada perkembangan hukum di Amerika.

A…

Piagam Madina (versi Inggris)

1. This is a document from Muhammad the Prophet (may Allah bless him and grant him peace), governing relations between the Believers i.e. Muslims of Quraysh and Yathrib and those who followed them and worked hard with them. They form one nation -- Ummah.

2. The Quraysh Mohajireen will continue to pay blood money, according to their present custom.

3. In case of war with any body they will redeem their prisoners with kindness and justice common among Believers. (Not according to pre-Islamic nations where the rich and the poor were treated differently).

4. The Bani Awf will decide the blood money, within themselves, according to their existing custom.

5. In case of war with anybody all parties other than Muslims will redeem their prisoners with kindness and justice according to practice among Believers and not in accordance with pre-Islamic notions.

6. The Bani Saeeda, the Bani Harith, the Bani Jusham and the Bani Najjar will be governed on the lines of the above (principles)

7. The Bani Amr,…

Mohon Maaf, Berikan Doa/Restumu

Maafmu mengiringi langkah-ku. Doamu menuntunku menggapai cita-ku. Keikhlasanmu menjadi semangat baru bagiku.

Maafkan Salahku.
Selamat hari raya idul fitri.
Dan.
Berikan doa/restumu untuk pernikahan ku
pada Jum'at, 27 Oktober 2006 di Lamongan Jawa Timur.

Semoga :

Jiwa-jiwa yang suci ini mendapat cinta-NYA. Hati yang putih ini mendapat kasih-NYA

M. Jodi Santoso




Prasasti Dinoyo

Prasasti Dinoyo dibuat pada masa keemasan Kerajaan Kanjuruhan. isi prasasti ini adalah sebagaimana berikut :

o Ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja yang sakti dan bijaksana dengan nama Dewasimha
o Setelah Raja meninggal digantikan oleh puteranya yang bernama Sang Liswa
o Sang Liswa terkenal dengan gelar Gajayana dan menjaga Istana besar bernama Kanjuruhan
o Sang Liswa memiliki puteri yang disebut sebagai Sang Uttiyana
o Raja Gajayana dicintai para brahmana dan rakyatnya karena membawa ketentraman diseluruh negeri
o Raja dan rakyatnya menyembah kepada yang mulia Sang Agastya
o Bersama Raja dan para pembesar negeri Sang Agastya (disebut Maharesi) menghilangkan penyakit
o Raja melihat Arca Agastya dari kayu Cendana milik nenek moyangnya
o Maka raja memerintahkan membuat Arca Agastya dari batu hitam yang elok
-----------

Prasasti Dinoyo ini di ambil dari http://masyayax.blogspot.com/2005/07/sejarah-kota-…

PIAGAM JAKARTA

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Ind…

Magna Carta

Clauses marked (+) are still valid under the charter of 1225, but with a few minor amendments. Clauses marked (*) were omitted in all later reissues of the charter. In the charter itself the clauses are not numbered, and the text reads continuously. The translation sets out to convey the sense rather than the precise wording of the original Latin.


JOHN, by the grace of God King of England, Lord of Ireland, Duke of Normandy and Aquitaine, and Count of Anjou, to his archbishops, bishops, abbots, earls, barons, justices, foresters, sheriffs, stewards, servants, and to all his officials and loyal subjects, Greeting.

KNOW THAT BEFORE GOD, for the health of our soul and those of our ancestors and heirs, to the honour of God, the exaltation of the holy Church, and the better ordering of our kingdom, at the advice of our reverend fathers Stephen, archbishop of Canterbury, primate of all England, and cardinal of the holy Roman Church, Henry archbishop of Dublin, William bishop of London, Peter b…

Charter of the United Nations

June 26, 1945, 59 Stat. 1031, T.S. 993, 3 Bevans 1153, entered into force Oct. 24, 1945.

Preamble

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED

to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and
to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and
to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and
to promote social progress and better standards of life in larger freedom,


AND FOR THESE ENDS

to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors, and
to unite our strength to maintain international peace and security, and
to ensure by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common…