Posts

Showing posts from January, 2009

POKOK-POKOK PIKIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Oleh : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH.




I. PENDAHULUAN

Pada kesempatan sosialisasi tahap pertama ini ada enam bab yang akan dibicarakan, yaitu Bab I sampai dengan Bab VI. Bab I mengenai Ketentuan Umum yang berisi pengertian istilah. Bab II mengenai Penyidik dan Penuntut Umum. Bab III mengenai Penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat. Bab IV tentang tersangka dan terdakwa. Bab V tentang bantun hukum dan terakhir Bab VI mengenai sumpah atau janji.
Sosialisasi tahap kedua membicarakan Bab VII sampai dengan Bab XIII. Bab VII mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili, Bab VIII mengenai Tindak Pidana yang dilakukan oleh seorang sipil bersama anggota TNI dan Bab IX mengenai Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Bab X mengenai Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, Bab XI mengenai Penyidikan dan, Bab XI mengenai Pengadilan. Bab XII mengenai Penuntutan dan Bab XIII mengenai Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
Sosialisasi tahap ketiga mem…

UU NOMOR 27 TAHUN 1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG
BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang :

a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat
pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian liukum dan
persamaan kedudukan di dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat
dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan
ketentuan mcngcnai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan
hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara;

c. bahwa paliam dan ajaran Komunisme/Marxisme/Lenimisme dalam praktek kehidupan
politik dan kenegaraan menjelmakan diri dala…

UU NO. 4 TAHUN 1976

UU NO. 4 TAHUN 1976

Tentang:PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN BEBERAPA PASAL DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERTALIAN DENGAN PERLUASAN BERLAKUNYA
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA, KEJAHATAN PENERBANGAN, DAN
KEJAHATAN TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a.bahwa hingga kini ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana belum
berlaku dalam pesawat udara Indonesia ;


b.bahwa penguasaan pesawat udara secara melawan hukum serta semua
perbuatan-perbuatan yang mengganggu keamanan penerbangan dan
sarana/prasarana penerbangan sangat merugikan kehidupan penerbangan
nasional pada khususnya, perekonomian negara serta pembangunan nasional
pada umumnya, sehingga perlu diadakan peraturan-peraturan untuk mencegah
perbuatan-perbuatan tersebut, guna menjamin keselamatan dan keamanan
baik penumpang, awak pesawat udara, barang-barang yang berada dalam
penerbangan, maupun perlindungan sarana/ prasarana penerbangan;


c.bahwa dalam perunda…

UU NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1974
TENTANG
PENERTIBAN PERJUDIAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANGMAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama,Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dankehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;

b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untukmenertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untukakhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;

c. bahwa ketentuan-ketentuan dalam. Ordonansi tanggal 7 Maret1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 23O) sebagaimana telah beberapa kali dirubahdan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (StaatsbladTahun 1935 Nomor 526), telah tidaksesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

d. bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal KitabUndang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagisehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;

e. …

PENETAPAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1965

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalah-gunaan atau penodaan agama;
b. bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketentuan masyarakat, soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden;

Mengingat :
1. pasal 29 Undang-undang Dasar;
2. pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
3. penetapan Presiden No. 2 tahun 1962 (Lembara-Negara tahun 1962 No. 34);
4. pasal 2 ayat (1) Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA.

Pasal 1
Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan
umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agam…

NDANG-UNDANG No. 18/Prp/1960

UNDANG-UNDANG No. 18/Prp/1960 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH HUKUMAN DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN DALAM KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA LAINNYA YANG DIKELUARKAN SEBELUM TANGGAL 17 AGUSTUS 1945 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a.bahwa jumlah-jumlah hukuman denda baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimaryi beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 1) maupun datam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 dan yang sebagaimana telah diubah se¬belum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, adalah tidak setimpal lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, ber¬hubung ancaman hukuman denda itu sekarang menja¬di terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai uang pada waktu ini, sehingga jumlah-jumlah ini perlu di¬pertinggi.

b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Penggant…